EXISTENCE OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS A LEGAL ENTITY

Erisa Ardika Prasada

Abstract


Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as a model of democratic economic system, which was able to strengthen structure of the national economy during an economic crisis in Indonesia in 1997, was  a micro finance institution, which operated based on Islamic principles. Terdiri dari dua manajemen yakni baitul maal (meliputi pengumpulan dan penyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah) dan baitut tamwil (melakukan kegiatan pengembangan usaha -usaha produktif dan investasi ) . It consisted of two management namely baitul maal (including collection and distribution of zakat, infaq, charity funds) and baitut tamwil (conducting development activities of productive business and investment).Berdasa rkan data Perhimpunan BMT terdapat 4.500 BMT tersebar di Indonesia di tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Based on the data of BMT association, 4500 BMTs were spread accross Indonesia in 2015 that served 3.7 million people with assets of around 16 trillion rupiahs managed by about 20 thousand people. BMT dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, namun BMT didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap . BMTs could support the acceleration of national economic growth, but BMT was established with a gradual process of legal legality. The necessity of Keharusan mengubah diri dari lembaga keuangan mikro menjadi berbadan hukum koperasi atau Perseoan Terbatas (PT) , akan menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh peraturan yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undang an sesuai badan hukum tersebut, s elain itu tidak semua manajemen BMT terpenuhi dalam Koperasi atautransforming itself from a microfinance institution to be incorporated cooperative or  limited liability company (PT) would give rise to a juridical consequence that all existing legislation in BMT such as procedures for establishing, managing, and monitoring should be based on legislation of law which was appropriate with the legal entity, besides that not all management of BMT were fulfilled in cooperative or PT. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan status hukum BMT dalam lembaga keuangan di Indonesia dan menganalisis konsep penguatan hukum BMT di Indonesia. The purpose of this writing was to explain the legal status of BMTs in financial institutions in Indonesia and analyze the concept of legal reinforcement of BMT in Indonesia. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asa s hukum dan sistematika hukumThis type of legal research was normative legal research on the principles of law and legal systematics.Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa status hukum BMT terbagi menjadi tiga tahap, yaitu BMT yang b elum diketahui badan hukumnya, BMT yang belum memiliki badan hukum, dan BMT yang memiliki badan hukum. Based on the discussion, it could be concluded that the legal status of BMT was divided into three stages, namely BMT which its legal entity was not known yet, BMT that had not had a legal entity, and BMT that had a legal entitiy. Demi kepastian hukum keberadaan BMT sebagai subjek hukum, dipandang perlu dilakukan penguatan hukum BMT dengan mengkaji BMT sebagai badan hukum, yaitu menggolongkan BMT ke dalam badan hukum perhimpunan/perkumpulan , serta membentuk perangkat hukumnya. For the sake of legal certainty of the existence of BMT as a legal subject, it was deemed necessary to strengthen the BMT law by examining BMT as a legal entity, namely classifying BMTs into legal entity associations/organizations, as well as forming its legal instruments.


Keywords


BMT, legal entity, association.

References


Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: PT. Alumni, 2014.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amin, A. Riawan. Satanic Finance, True Conspiracies. Jakarta: Celestial Publishing, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.

Cato Institute, Fraser Institute, Friedrich Naumann Foundation for Freedom. 2016. Cato Institute, Fraser Institute, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom (accessed on June 14th, 2017).

Depkop.http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/ (accessed on January 22nd, 2017).

Elfrinaldi. Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi Terhadap Kontemporer. 31-40. Jakarta: Ricardo, Jakarta.

H.S., Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Huda, Nurul, et.al, Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis. Jakarta: Amzah, 2016.

Imayati, Neni Sri. Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Irawan, Candra. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Jazuni. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Khazanah.http://www.gomuslim.co.id/read/khazanah/2016/11/04/2070/masjid-jogokariyan-wujud-perkembangan-ekonomi-kampung-islam-di-sudut-kota-yogyakarta.html (accessed on January 29th, 2017).

Sekretaris Kementerian Koperasi http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/01._Paparan_Sekretaris_Kementerian_KUKM.pdf (accessed on June 14th, 2017).

M.D., Mohammad Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Menyoal Regulasi Koperasi Syariah. http://dpn-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/ (accessed on January 24, 2017).

Pasaribu, Rowland. Sistem Perekonomian Indonesia.http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id (accessed on January 17th, 2017).

Pembiayaan Syariah. http://www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf (accessed on February 3, 2017).

Prawirokusumo, Soeharto. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi) Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Rai, Siamanungkalit. Sistem Ekonomi Pancasila Untuk Sejahterakan Rakyat. http://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/sistem-ekonomi-pancasila-untuk-sejahterakan-rakyat_55546c026523bd90144aef57 (accessed on January 17 th, 2017).

Republika.http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam nusantara/17/01/15/ojtr3x313-masjid-jogokaryan-yogyakarta-percontohan-nasional (accessed on January 29th, 2017).

Ruslina, Elli. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Journal of Constitution, March of 2012, 50.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunah Jilid 3. 333-334. Jakarta: Al-I’tishom, 2010.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Solikhah. Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Jurnal Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015, Law Faculty of University of Sebelas Maret., 2015: 84.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. 1-2. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Syah, Ramdhan. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 1., March 2013: 30.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/Kep.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/saburaiijssd.v2i1.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


                                                                                                                                                                                                                                        


Indexed by :