TANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL TERHADAP PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Satrya Surya Pratama

Abstract


Pembinaan Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LSM dalam melaksanakan aktivitasnya diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007 jo Peraturan Bupati Lampung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terhadap pembinaanLembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur serta apa saja faktor penghambatnya? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder.Hasil penelitian menunjukan 1) Tanggung Jawab Pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM diantaranya dialog politik bagi orpol, ormas atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dan Sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah. 2) Faktor penghambat pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM, yaitu LSM kurang memberikan informasi dalam perubahan pengurus, banyaknya LSM yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hendaknya meningkatkan sumber dana untuk pembinaan LSM melalui APBN ataupun APBD di tahun mendatang dan perlu adanya pembinaan terus menerus agar LSM dapat terkontrol dengan baik dan adanya tindakan yang tegas terhadap beberapa LSM yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pembinaan, Lembaga Swadaya Masyarakat


Full Text:

PDF (Indonesia)

References


Abdullah, Syukur. (1987). Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.

Arbi, Sanit.(1985).Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat,Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.Jakarta. CV.Rajawali.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. (2011). Guillot, Claude. 1990. The sultanate ofBanten. Gramedia Book PublishingDivision.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1991 tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). HukumDan Penelitian Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Mrbun,S.F. (2001).Pokok-Pokok HukumAdministrasi Negara. Yogyakarta :Liberty.

Nurdin, Usman. (2002). KonteksImplementasi Berbasis Kurikulum.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Nurmayani. (2009). Hukum AdministrasiDaerah. Universitas Lampung.Bandar Lampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 Jo Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2012.

Ridwan HR. (2010).Hukum AdministrasiNegara. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Sugiyono. (2005). Memahami PenelitianKualitatif, Alfa Beta, Bandung.

Siswanto, Sunarno.(2006).HukumPemerintahan Daerah diIndonesia.Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT