URGENSI PEMBENTUKAN DASAR HUKUM TERHADAP PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Ratna Kumala Sari, Faatir Al Insaani, Ledi Vebriani

Abstract


Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat karena hanya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ternyata turut berdampak diberbagai aspek, salah satunya yakni penegakan hukum dalam proses sistem peradilan pidana. Dalam merespon pandemi Covid-19, Negara perlu memastikan bahwa hak asasi setiap individu benar-benar dilindungi. Pandemi Covid-19 pun memaksa semua negara menata ulang sistem hukum mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. Proses penegakan hukum pidana sebagai proses hukum yang tahapannya paling panjang dan melibatkan banyak pihak, baik warga selaku pelapor, kuasa hukum dan saksi, maupun instansi yang berkaitan. Hal ini tentu berkaitan dengan berjalannya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang seharusnya berjalan dengan baik due process of law (peradilan cepat dan adil). Berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan permasalahan, pertama bagaimana proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana selama pandemi Covid-19? dan kedua Urgensi pembentukan dasar hukum terhadap proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dengan protokol kesehatan Covid-19?. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana selama pandemi Covid-19 dan mendorong pemerintah untuk membentuk dasar hukum terhadap proses penegakan hukum dalam proses sistem peradilan pidana dengan protokol kesehatan Covid-19. Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertumpu pada data sekumder. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 proses sistem peradilan pidana di Covid-19 digelar secara virtual dan urgensi pembentukan dasar hukum terhadap proses peradilan pidana diperlukan karena hukum acara pidana) di masa pandemi Covid-19 dipandang tidak sesuai lagi. KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Covid-19


Full Text:

PDF (Indonesia)

References


Handri Kristanto & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). Hospital Criminal Liability as a Corporation of Patient Rejection I Infected with Covid-19. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28(2), 146-157.

Dewi Rahmaningsih Nugroho & Suteki. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 291-304.

Achmad Budi Waskito. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 287-304.

Nyoman Satyayudhadananjaya. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilm Hukum, 9(1), 88.

Michael Barama. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17.

Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal MIH, 41(1), 120

Achmad Budi Waskito. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 293.

Armunanto Hutahaean & Erlyn Indarti. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 35.

Soerjono Soekanto. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Zennis Helen. Disrupsi Pengadilan di Tengah Pandemi Covid-19. Diakses melalui https://kawanhukum.id/disrupsi-pengadilan-di-tengah-pandemi-covid-19.

M.Zen Abdullah. (2020). Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia yang Lebih Responsif. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), 281-287.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT