Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan

Fona Azhara Sandi, Fathur Rachman, Ino Susanti

Abstract


One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court? and what are the inhibiting factors of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?

This study uses a normative approach and empirical approach with secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through field studies with interviews. The data is then analyzed qualitatively.

The results of the study show that the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court must be based on the provisions contained in the Criminal Procedure Code, specifically Article 77 of the Criminal Procedure Code which regulates the pretrial object. The inhibiting factor of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang District Court is the determination of the suspect's status as part of the investigation and Article 82 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that in the event that an arrest or detention is illegal. This decision is of course a jurisprudence that can be used by other judges as a reference in making decisions in pretrial institutions.

Investigators are advised to carry out investigations based on applicable provisions of criminal procedural law in order to anticipate pretrial requests, so that actions taken by investigators can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. Pre-trial Judges are advised to maintain objectivity in deciding pretrial applications.

Full Text:

Untitled

References


Amirudin dan Asikin, Zainal. 2011. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Arto, Mukti. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Bambang Purnomo. 1988. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana. Liberty. Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998

Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang.

Hadjon, Philipus M. 2010. Tentang Wewenang. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya.

Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. cet VII. Sinar Grafika. Jakarta.

--------------------------. 2012. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing. Malang.

Kaligis, O.C. dkk.1997. Praperadilan Dalam Kenyataan. Djambatan. Jakarta.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. Hukum dan Kekuasaan. Makalah. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Kelsen, Hans. 2013. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Edisi Terjemahan oleh A. Prihatno. Penerbit Nusa Media. Bandung.

Koentjaraningrat. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 1981. Delik-delik Khusus. Tarsito. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti. Bnadung.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Universitas Airlangga. Surabaya.

Prinst, Darwan. 1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Djambatan. Jakarta.

Soemitrom Ronny Hanitijo. 2008. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tanusubroto, S. 2010. Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana. Alumni. Bandung.

Zaini, Zulfi Diane. 2011. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH). Bahan Ajar. Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen keempat (IV)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v1i2.700

Refbacks

  • There are currently no refbacks.