Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Rosita Ibrahim, Marsanuddin Marsanuddin, Mirwansyah Mirwansyah

Abstract


Perpetrators of embezzlement are usually sentenced to a maximum of four years in accordance with the provisions of Article 372 of the Criminal Code (KUHP). But in the decision Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN.Tjk, the judge actually relieves the sentence by considering that the perpetrator is only a legal subject, this matter has an element of error in person. The problem in this research is whether it is the basis for judges' consideration in imposing criminal acts against perpetrators of criminal acts of embezzlement and what are the obstacles in examining cases of fraud.

The research used is a type of normative descriptive legal research, through normative and empirical approaches. The types of data needed in the study include primary and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and analyzed qualitatively.

From the results of the discussion, it can be concluded that the judges' basis in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts of embezzlement on cases Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN. and examination of evidence, it has been found the legal fact that the defendant has been proven to have committed a crime of embezzling a motorized vehicle, namely in the form of a car. While the obstacles in examining cases of embezzlement are the difficulty of presenting witnesses who know the events of the perpetrators or defendants and proof of the goods in the hands of the perpetrators.


Full Text:

Untitled

References


Hamzah, Andi. 2009. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Gahlia: Jakarta.

___________, 2010. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Sinar Grafik: Jakarta.

Harahap M. Yahya. 2013. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi Ke Dua. Sinar Grafik: Jakarta

Husein, Zainal Arifin. 2015. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Imperium: Jakarta.

Lamintang, Theo dan Lamintang P.A.F. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan. Sinar Grafik: Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2009. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama: Jakarta

Mulyadi, Lilik. 2012. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan. Mandar Maju: Jakarta.

Moleong, Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2009. Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta: Jakarta.

Sunarto, Surodibroto. 2014. Kitab Undang—Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rajawali: Jakarta

Tongat. 2015. Hukum Pidana Materiil. Refika Adsitama: Jakarta.

Raharjo, Satjipto. 1998. Bungarampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v1i2.702

Refbacks

  • There are currently no refbacks.