POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BAMBANG SUGIANTO

Abstract


Politik hukum dalam pembangunan Hukum Nasional pasca amandemen undang-undang dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Lahirnya Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, b) Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah berbentuk Republik dengan sistem presidensiil, c) Negara Indonesia adalah Negara Hukum, d) Struktur Negara Indonesia terdiri dari Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistimatika hukum dan sinkronisasi. Dimana kelembagaan pemerintahan pusat terdiri dari lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif sesuai dengan teori separation of power dari Trias Politika dan juga prinsip check and balances antar lembaga Negara. Sedangkan struktur lembaga hanya terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep otonomi dalam bentuk desentralisasi politik (devolusi). Dalam amandemen UUD 1945 proses penegakan hukum Kekuasaan Kehakimam ditangan Mahkamah Agung. Eksekutif tidak lagi lembaga yang mendominasi dalam pembentukan undang-undang sehingga proses Checks and Balance dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan, merupakan dasar dalam politik hukum dan pembangunan hukum pasca amandemen dimana kepala Negara dan Kepala Daerah dipilih melalui perwakilan dan sekarang kedaulatan itu ada ditangan rakyat, termasuk konsep Negara hukum The Rule Of Law yang menjamin dan melindungi hak rakyat (HAM) dan pemisahan kekuasaan yang jelas.


Full Text:

PDF

References


Edi Santoso dan et. al. (2003), Otonomi Daerah (Cappacity Building da Penguatan Demokrasi Loca)l, Semarang: Puskodak Undip.

Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sarajuddin, (2004), Memahami Keberadan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Irfan Fachruddin,(2004), Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: PT. Alumni.

Khudzaifah Dimyati, (2004), Teorisasi Hukum: Stusi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Moh. Mahfud MD, (2014), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, Cetakan Ke. Ennam.

-------------------------------- (2013), Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan kedua.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988), Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.

Muhammad Yamin, (1982), Proklamasi dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Sri Soemantri, (1987), Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni Bandung.

Sunaryati Hartono, (2006), Apakah The Rule of Law, Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v2i2.300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.