MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Mirwansyah Mirwansyah

Abstract


Praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat dapat merugikan sesama pelaku usaha. Prinsip-prinsip mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengawasi jalannya regulasi ini pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Persaingan Usaha (KPPU), berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha? bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and biding) melainkan  masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri. Pemberian hukuman  menjadi suatu keharusan sebagai efek jera. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha. sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Keywords : Law Enforcement, Monopoly, Business Competition


Full Text:

PDF

References


Clinard, Marshall B and Peter C Yeager,1980, Corparate Crime, McMillan Publishing Co, London

Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong Advendi, 2005, Hukum Dalam Ekonomi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Kuntjoro Jakti, BM,1997, Etika Bisnis dan Peraturan Perdagangan Secara Sektoral dan Regional, UI-Press, Jakarta

Meliala, Adrianus, 1993, Praktik Bisnis Curang, Sinar Harapan, Jakarta.

Moeljatno, 1987, Azaz-azaz Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Rahardjo,Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siahaan, NHT,2005, Hukum Konsumen Dan Tanggungjawab Produk, Pranta Rei, Jakarta

Sidabalok,Janus,2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto,Soerjono,2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Sudarsono, 1984, Pengantar Ekonomi Makro. LP3ES, Jakarta

Tri Siswi Kristiyanti,Celina. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v2i2.303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.