Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan

Yudistira Rusydi

Abstract


Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan  sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  terhadap  tindak pidana penyalah gunaan narkotika   dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasalb 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian  untuk tidak pidana pencucian uang  diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor pengambat penyidik Kepolisian  dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kajehatan Narkotika dapat di bagi kedalam dua faktor yaitu Faktor Yuridis  antara lain : Terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas antara wewenang Kepolisian dan PPATK dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dalam ranah kejahatan narkotika merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian .Faktor non Yuridis : Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal tekhnologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai Keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.

Keywords


Penegakan Hukum

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta Sinar Grafika

Burhan, Arifin. 2007. Narkoba dan Permasalahannya. Semarang: PT Bengawan Ilmu,

Chandra, Dedy Sihombing. 2012. Penggunaan Instrumen Anti Pencueian yang dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Medan

Djamali, Abdoel. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

E. Utrecht. 2010. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Buku Ichtiar

Gerson Bawengan. 2012. Penyidikan Perkara Pidana Pradnya Paramita:Jakarta.

Hamzah, Andi. 2011. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta

Jazuali, Ahmad. 2016. Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba. Semarang: Bengawan Ilmu

Lamintang, A P.A.F. 2016. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (PT. Citra Adityta Bakti. Bandung

Mardjono Reksodiputro. 2010. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihal Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hükum Dalanı Batas Balas Toleransi), Fakültas Hükum Unversitas Indonesia

Muhammad Yamin. 2012. Tindak Pidana Khusus.Bandung:Pustaka Setia Bandung

M. Solly Lubis, 2010. Serba-serbi Politik dan Hukum. Bandung: Mandar Maju,

Rafeldi, Media. 2010. Undang-undang Narkotika & Psikoterapi. Jakarta: Alika

Reksodiputro, Mardjono. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Jakarta: Bumi

Romli Atmasasmita, 2006. Sistem Peradılan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksisiensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakart

Sudarto, 2006. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni

Soedjono. D. 2007. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: . Penerbit Alumni

Sunarno.2007. Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya. Semarang:Bengawan Ilmu

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2008), hal. 380.

Sudikno Mertokusumo. 2010. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yoyakarta:Citra Aditya Bakti

Warsidi, 2006. Mengenal Bahaya Narkoba. Jakarta: Grafindo Media Pratama




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v3i1.346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.