Model Pengaturan Pendaftaran Tanah (Barang Milik Daerah): Konsekuensi Perubahan Urusan Pemerintahan Daerah

Ati Yuniati

Abstract


Abstrak Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu akan berdampak terhadap sistem informasi pengelolaan barang milik daerah karena pelimpahan kewenangan ini juga menyebabkan adanya pelimpahan barang milik daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan barang milik daerah sebagai akibat pembagian urusan konkuren, akan diikuti dengan integrasi  sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung.  Mobilisasi tanah yang semula merupakan barang milik daerah kabupaten/kota menjadi barang milik daerah provinsi. Tanah yang semula bersertifikat atas nama pemerintah kabupaten/kota harus dipindahtangankan atau dialihkan kepada pemerintah provinsi. Pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan.

Keywords


Pendaftaran Tanah, Barang Milik Daerah

References


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015, Pendapat BPK, Juni 2015 Banakar, Reza & Travers, Max (edits) 2005, it theory and Method in Sociolegal Research (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing) Brian Z. Tamanaha, 1971, Realistic Socio-legal Theory Pragmatism and a social Theory of Law, Oxford University press, New York Damin Sudarman, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung Dixon, Martin , 2013, Title by registration or conquest: Interpreting the Land Registration Act 2002 in England and Wales, International Journal of Law in the Built Environment, Vol. 5 Iss: 3 FX. Sumarja, 2014, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan insfrastruktur Bersaranakan Bangun Guna Serah, “bhumi” Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN Yogyakarta, No. 40 Tahun 13, Oktober 2014. __________, 2015, Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi Asing di Indonesia, Proceeding Seminar Nasional, Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, Universitas Muhmamadiyah Yogyakarta, 25 April 2015. Roger Smith, 2015, Land Registration: Rectification And Purchasers, The Cambridge Law Journal, Volume 74, Issue 01, March 2015. Satjipto Rahardjo, “Penafsiran Hukum yang Progresif” dalam Bahan Bacaan Untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, 31 bahan bacaan Januari 2005 s.d. Agustus 2008; Sudikno Mertokusumo, 2006, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi II, Cet.keempat, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dimnamika Masalahnya, ELSHAM, Jakarta. Soetandyo Wignjososoebroto, Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial, Makalah diunduh dari http;//soetandyo.wordpress.com /2010/08/09/ mengkaji-dan-menelitihukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/pada tanggal 22 Januari 2012 Sulistyowati Irianto (edt), 2009, Hukum yang Bergerak, Tinjauan Atropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v3i2.359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.