Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban)

Fajar Dian Aryani, Erwin Adiyta Pratama

Abstract


Problematika Disabilitas Indonesia menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.”Pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan difabel sebagai pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan upaya Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum serta Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana termuat dalam Bab V Undangundang ini.  Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung dalam UU tersebut. Namu setidaknya ada upaya dalam Proses Kebijakan Hukum Pidana bagi Penyandang Disabilitas memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan, satu poin penting dari Undang-Undang ini yang diharapkan bisa menggawangi pelaksanaan Undang-Undang. Poin itu adalah tentang pembentukan Komnas Disabilitas yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas.

Keywords


Disabilitas, Kebijakan, Hukum Pidana

References


Buku-Buku :

Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum dalam Terang Etika, Genta Publishing, Yogyakarta. Jack Donnely, 2003, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, London. Donny Donardono (Ed), 2007, Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta. M. Syafi’ie, Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Steiner, Henry J. and Philp Alston, 2000, International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press Book, New York. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan Makalah:

Hari Kurniawan, 2014, Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan Yang Fair, Jurnal Difabel SIGAB, Volume 1. No. 1. Puguh Ari Wijayanto, 2013, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum. Rival G Ahmad, dkk, 2003, Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif, Jurnal, Jentera, Edisi 2. Djohanjah, Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010. Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)”. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v3i2.360

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.