Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum

Kamal Fahmi Kurnia, Rika Santina

Abstract


Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilu dan proses penyelesaian pelanggaran pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang terutama dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka.  Hasil penelitian penjelaskan jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pelanggaran pidana, pelanggaran administrative, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Adapun proses penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut adalah Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, diselesaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana, setelah melalui proses kajian oleh Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu. Pelanggaran Administratif Pemilu, diselesaikan oleh Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Sengketa Proses Pemilu, diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada ketidakpuasan terhadap putusan Bawaslu Perselisihan Hasil Pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keywords


Pelanggaran Pemilu, Sengketa Pemilu, Hasil Pemilu.

References


Buku-buku.

Janedjri M. Gaffar, 2013, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta. Khairul Fahmi, Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Studi Kasus Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai), Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 1, Juni 2011, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Topo Santoso dkk., Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta. International IDEA, 2002, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v3i2.365

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Justicia Sains [p-ISSN: 2527-4201, e-ISSN: 2502-1788] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.