ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

yudi yusnandi yusnandi

Abstract


 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary institution), upaya dan cara yang juga luar biasa, sebab korupsi telah terjadi disemua lini, baik Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif serta dengan melibatkan masyarakat.

 

Permasalahan dalam tesis  ini adalah : 1. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?, 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku?, 3. Bagaimanakah cara pelaku mengembalikan kerugian Negara dalam perkara Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk?.

 

Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, dan selajutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

 

Hasil Penelitian : Cara pelaku melakukan korupsi yaitu setelah menerima setoran PNBP, seharusnya wajib disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam, akan tetapi oleh pelaku tidak disetorkan dan untuk menutupi seolah-olah uang tersebut telah disetorkan, pelaku memalsukan tanda tangan teller bank dan membuat stempel bank palsu. Menyatakan pertangungjawaban dikenakan karena adanya kesalahan, pengenaan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp.100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, Pengembalian kerugian negara dengan menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.418.479.500,-, yang harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sedangkan uang titipan sebesar Rp. 35.000.000,- dirampas untuk menutupi uang pengganti, dan apabila uang titipan  tidak mencukupi maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 tahun.

 

Saran adalah mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, kepentingan masyarakat, dan besarnya kerugian negara, sehingga  pidana yang dijatuhkan selaras dengan upaya pemberantasan korupsi dan dalam hal pengembalian kerugian negara perlu dilakukan pelacakan aset, kemudian pelelangan dan jika kurang maka jaksa sebagai eksekutor dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris.

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembalian Kerugian Negara.


Keywords


Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembalian Kerugian Negara

References


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Arief, Barda Nawawi. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Bahwa Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif dalam penaggulangan

Kejahatan dengan Hukum Pidana. Semarang: Ananta.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penangulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Friedman, Lawrence M. 1993. Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory, cetakan kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hartono, Bambang. 2014. Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan

Tanpa Kehadiran Terdakwa. Semarang: Pustaka Magister.

Moelyatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam hukum

Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Raharjo, Handri. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jogjakarta: Pustaka

Yusticia.

Soedarto. 1996. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN :

Republik Indonesia, 1945 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen, Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 1946 Undang-Undang Nomor 1 Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 1999 Undang-Undang Nomor 28 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 1999 Undang-Undang Nomor 31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2001 Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sekretariat Negara.

C. SUMBER DARI INTERNET :

Ismail, Imam. “Pengertian Korupsi dan Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”.

Juli 2016. Pukul 19.22 WIB. http://melonbullet.blogspot.co.id/2010/11/ pengertian-korupsi-dan-korupsi-sebagai.html

Irawan, Chandra. “Mengapa Korupsi Dianggap Sebagai Kejahatan yang

Luar Biasa?” 15 Juli 2016. Pukul 19.25 WIB https://chandraproject. wordpress.com/ 2012/10/12/ mengapa-korupsi-dianggap-sebagai-kejahatan-yang-luar-biasa/

-----------------------. “Pengertian dan Ciri Korupsi Menurut Pakar”. 15 Juli 2016.

Pukul 19.30 WIB. http://www. pengertianpakar.com/ 2015/02/ pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html

Ramadhani, Mutia. “Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar

Biasa”. 15 Juli 2016. Pukul 19.45 WIB. http://www.republika.co.id/ berita/nasional/hukum/ 12/02/23/ lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa.

Wikipedia. “Kejaksaan Agung Republik Indonesia”. 18 Juli 2016. Pukul 15.10

WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/kejaksaan_agung_republik_indonesia.

Indriastuti, Dewi. “Antara KPK Dan Kejaksaan Agung, Dua Jalur Pemberantasan Korupsi”. 18 Juli 2016. Pukul 15.20 WIB. http://www.antikorupsi.org /id/content/antara-kpk-dan-kejaksaan-agung-dua-jalur-pemberantasan-korupsi.

----------------------. “Pengertian, Tugas, Wewenang Kejaksaan”. 18 Juli 2016.

Pukul 15.35 WIB. http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-

tugas-wewenang-kejaksaan.html

D. SUMBER LAIN :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 524.

Puspa, Yan Pramadya. 2008. Kamus Hukum Belanda - Indonesia – Inggris. Semarang: Aneka Ilmu. 158.

Moeljatno. 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Pidato

disampaikan pada Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.