Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Anak

Januri Januri

Abstract


Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konveksi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,  anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa,  sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya yang layak, tumbuh dan berkembang,  berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberat hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak. Identifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normative  yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku yang bertujuan mencari azas-azas hukum dan filsafat hukum positif serta usaha penemuan hukum yang berkembang dalam masyarakat, agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kesusilaan, Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah  perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara pisikis yang dirasakan seumur hidupnya.     Putusan sangat jelas korban tidak terlindungi karena uang denda yang diputuskan untuk dibayar oleh pelaku pemerkosaan bukan untuk pihak korban, apabila pelaku membayar uang denda, maka uang denda tersebut masuk kekas negara, sebagai Pendapatan Negara bukan pajak untuk digunakan sebagai APBN, akan tetapi yang lebih banyak adalah tidak membayar denda tersebut karena denda tersebut masih dapat diganti dengan hukuman yang lebihringan dari pada membayar denda.


Keywords


Perlindungan Anak; Anak Korban Kesusilaan; Pidana Denda.

References


Abdul Hakim G. Nusantara,Hukum dan Hak-Hak Anak,disunting oleh Mulayana W. Kusumah,Rajawali, Jakarta, 2006.

Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.

Alf Ross, On Guilt,Resfonsibility and punishment, Steven and Sons Ltd, London.

Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Presindo Jakarta 2003 .

Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003.

Aristoteles, Nicomachean Ethics, on the soul, The Republic, More translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomachaen.html. Diaskes pada tanggal 20 oktober 2012.

Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju.

Deliar Noer, pemikiran politik dinegeri barat,cetakan II edisi Revisi, Pustaka Nizan, Bandung, 1997.

A. Hamid S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara,(Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta).

Faa l M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita.jakarta 2001.

HLA Hart, Consept of Law New York Clerendon Press Oxford 1997 Pentermah M Khozim.

Hosiana M Sidabalok, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban pemerkosaan Jakarta 2012 Varia Peradilan no 32.

http://www.bartleby.com/61/82/PO398300.html, diaksestanggal 6 november 2012.

I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Adat, Eresco, Bandung, 1993. Halaman 19-21

Jhon Rawls “A Theory of just tice” Harvard University press, 1971.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Edisi Kedua 2003.

Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan “Layanan terpadu” Jakarta 2004.

Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convection Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegakan Hukumn, Cv Kurnia Sejati, 2005.

Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana. Pusat pelayanan Keadilan Hukum Jakarta 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni Bandung 2008.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, prenada Media Group Jakarta; 2005.

Philipus M. Hadjon’ Et al Pengantar Hukum Administrasi Negara’Hart, Harold D Ed, Punisment for and Against 1971.

Roeslan Saleh, Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia an Manusia, Ghalia Indonesia Jakarta 2003 .

Simons” Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht” dell P Noordhoff NV Groningen- Batavia 1937.

Sir Rupert Cross dan P. Asterley Lones, An Introduction to Criminal Law, 4th ed. Butterworths,- London 1959.

Sudaro,Kapita Selekta hukum Pidana, Alumni, Bandung 2003.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2003 .

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung 2003 .

Ted Honderich, ed.1995.The Oxford Companion to Philosophy. New York: Oxford University Press .

Van Hamel GA 1927. Inleiding tot de Studie van Strafecht, Vierde Druk. Bijgewekt door J.V van Djick Haarlem S’ Gravenhage de Erven F. Bhon-Gebr Belifante.

W. Fredmann,Theory dan Filsafat Hukum, (Legal Theory), susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta(1993).

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Tertentu di IndonesiaPT Refika Aditama, Bandung, 2008.




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.428

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.