Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

muhammad wildan, Nuridin Nuridin, Gufron Irawan

Abstract


Undang – undang ketenagakerjaan membagi perjanjian kerja menjadi 2 macam, adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dikenal dengan tenaga kerja kontrak adalah yang paling sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak tersebut ternyata lebih menguntungkan bagi pengusaha atau perusahaan dengan mengesampingkan hak – hak para pekerja yang semestinya di dapat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian kontak menurut undang – undang dan bagaimana pelaksanaan yang di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang dan rasa keadilan, inilah yang mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang pada intinya menuntut kesejahteraan pekerja / buruh. Sehingga dibutuhkan peran lebih dari pemerintah selaku pembentuk undang – undang.


Keywords


Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Full Text:

PDF

References


Darwati dan Aziz Budiarto, Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST). Lex Publica, Volume IV, Nomor 31, Nopember 2017.

Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia Cet. ke 2, Bogor.

Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor.

ImamiNurRachmawati, Pengumpulan Data DalamPenelitianKualitatif: Wawancara,JurnalKeperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investo di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Nuridin dan Tiyas Vika Widyastuti, 2017, Pelaksanaan Hak Normatif Tenaga Outsourcing di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, Diya Media Group, Brebes.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

R. Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung.

Setiono, 2004, Rule of The Law, Desertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, Aspek – Aspek Hukum Jamninan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.




DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.478

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.