BIROKRASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

Asmaria Asmaria

Abstract


Issue yang paling mengemuka saat ini dalam proses birokrasi pemerintahan adalah Pemerintahan yang baik (Good Governance), untuk mewujudkan good governance tersebut artinya beban tugas dan tanggung jawab aparatur birokrasi akan semakin berat, karena aparatur dituntut untuk mewujudkan birokrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kajian ini mengangkat permasalahan yang terjadi pada system birokrasi pemerintahan di kecamatan Kemiling dalam pelayanan pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? (2) Apa kendala birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui hubungan birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? (2) Mengetahui kendala birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interview sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian lapangan menunjukan system birokrasi pemerintahan dalam pelayanan Pembuatan E-KTP di kecamatan Kemiling lamban dan tidak memuaskan warga masyarakat. Menurut undang-undang No 25 tahun 2009 tentang prilaku pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bahwa prinsip pelayan prima adalah adil dan tidak diskrimitif, data dilapangan yang ditemukan menunjukan bahwa prilaku adil belum sepenuhnya terpenuhi hal ini terbukti dengan tidak dipergunakannya nomer antrian dan persyaratan yang mudah disatu pihak dan menjadi sulit dipihak lain. Peningkatan pelayanan publik kususnya pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling salah satunya adalah system jemput bola terutama untuk memenuhi kuota E-KTP yang dibebankan kepada pemerintah pusat, caranya adalah dengan membagikan undangan kepada warga melalui RT setempat di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kemiling. Usaha yang lainnya adalah dengan melakukan upaya perbaikan birokrasi dengan memaksimalkan tingkat kehadiran pegawai dan membatasi izin kerja. Hubungan birokasi pemerintah dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling dapat ditemukan birokrasi yang semakin baik, menghindari prosedur yang berbelit-belit artinya pelayanan dalam pembutan E-KTP semakin baik.

Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan E-KTP


Full Text:

PDF

References


Abdullah syukur, Budaya Birokrasi di Indonesia, PT. Gramedia Jakarta 1992

Amirudin, , Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan, fisipol, Universitas Gadjah Mada. 1999

B. Sulistio Eko, Moh. Waspa Kusuma Budi, Birokrasi Publik prespektif Ilmu Administrasi Public, STISIPOL Dharma Wacana Metro, kota metro, lampung 2009

Hadari Nawawi, Methode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Jakarta, 1998

Harbani, Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta Bandung, 2010. Cet. Ke-2

Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011, Cet. 1,

Inu Kencana Syafei, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refikaditama, Bandung, 2005

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002

Kristiadi, J.B. Administrasi/ Manajemen Pembangunan, Jakarta: LAN 1994

Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), LAN, Jakarta, 2004,

Moenir, H.A.S. (2001). Manajemen pelayanan umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta PT. Grasindo

Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa depan (mewujudkan pelayanan prima dan kepemerintahan yang baik). PT. Reneka Aditama. Bandung, 2009 Cet.ke-1

Sinambela, Lijian Poltak dkk. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara 2006.

Taliziduhu ndraha, Kybernology (Ilmu pemeerintahan baru),PT. Reneka Cipta, Jakarta 2005

Undang- Undang dan Peraturan

Undang-undang, Pelayanan Publik, (UU RI No. 25 Th.2009, Penerbit, Sinar Grafika), Pasal 1.

Perpes no 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Pasal. 1 butir (8)

Perpres No 35 tahun 2010 tentang Perubahan Atas perpres No 26 tahun 2009.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Surat kabar dan internet

http://www.e-ktp.com/2012/06/hello-world/

http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/06/e-id-ambitious-ambiguous-mega-project.html

http//www. e-KTP.com Situs resmi e-KTP,

http://muhammadnuzul.wordpress.com/2008/04/24/prinsip-birokrasi-dalam-islam/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by:

 

Creative Commons License

All publications by JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS [p-ISSN: 2548-4036, e-ISSN: 2527-4228] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.