ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

Yois Nelsari Malau, Delyanti Azzumarito Pulungan

Abstrak


Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Salah satu komponen terpenting yang terdapat di dalam APBD yaitu belanja modal. Belanja modal sangat penting dalam keterkaitan keberlangsungan kegiatan pemerintah. Melalui belanja modal diharapkan anggaran yang telah disusun pada APBD dapat terealisasikan dengan baik dan benar dengan cara meningkatkan pelayanan kepada publik yang digunakan dalam rangka memperoleh dan menambah aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk kabupaten belanja modal daerah/kota di provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi dari laporan anggaran dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2013-2017.

Kata kunci


Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Boediono. (2013). Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE UGM.

Jaya, I., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 7(1), 79–92.

Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. Journal JIANMaP, 1(1), 1–22.

Kurniawan Dwi Septian. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo.

Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. SNA XV Banjarmasin, (32), 1–20.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NO 31 THN 2016. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR, & 71. (2010). TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71. (2010). TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Prof. Dr. Abdul Halim, M. B. . A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik (edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.

Rudy Badrudin. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Simanullang, G. (2013). Intergovernmental Revenue. 1, 1–25.

Sjafrizal. (2017). Ekonomi wilayah dan perkotaan (Cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, N. 23. (2014). TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Widarjono, A. (2013). Ekonometrika. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zhang, F., Xue, H., Wang, H., & Dong, H. (2017). Industrial Growth Path under the Restriction of Water Resources in. Procedia Engineering, 174(1), 934–940. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.244




DOI: http://dx.doi.org/10.24967/ebs.v4i2.459

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Hak Cipta (c) 2020 EKONOMI KEUANGAN DAN BISNIS

Creative Commons License
Karya ini berada di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.